Last Updated on July 30, 2010 by
GilaMotor, JAKARTA.- Membludaknya jumlah motor pada jam-jam sibuk dan jalur-jalur utama Jakarta, dianggap sebagai biang dari kemacetan dan kesemrawutan wajah lalulintas Jakarta. Karena itu, pemerintah daerah Jakarta merasa perlu mengeluarkan peraturan baru mengenai pembatasan sepeda motor pada jam dan jalur tertentu.
Semenjak wacana itu dimunculkan, masyarakat khususnya pengguna motor di Jakarta menilai hal ini sebagai tindakan yang kurang tepat. Karena mayoritas masyarakat masih mengandalkan sepeda motor sebagai alat transportasi yang efisien, baik dari segi waktu maupun uang.
Produsen motor sendiri menganggap kebijakan ini pun dapat berimbas pada penjualan. Kendati sesungguhnya ATPM sendiri tak keberatan jika peraturan ini benar-benar diterapkan.
“Jika dikaitkan dengan penjualan tentu akan ada dampaknya, tapi kemungkinan hal itu hanya terjadi untuk wilayah Jakarta saja, dan tak terlalu berpengaruh di luar Jakarta,” papar Presiden Direktur PT Yamaha Motor Kencana Indonesia (YMKI) Dyonisius Beti di sela-sela jumpa wartawan Yamaha Asean Cup U-13 Football, di Hotel Manhattan, Jakarta, Kamis (29/7).
“Namun, pembatasan sepeda motor tidak bisa diterapkan mendadak, harus ada pembenahan sistem transportasi dulu,” tambahnya.
Menurut Dyon, pembenahan transportasi publik membutuhkan waktu setidaknya dua sampai tiga tahun kedepan untuk menggantitan sarana transportasi masyarakat pengguna motor.
Menurut penggiat keselamatan berkendara dari Road Safety Association, Edo Rusyanto, pengendara motor ini selalu menjadi kambing hitam dari semua permasalahan lalulintas Jakarta.
“Pengendara motor itu seperti gadis perawan yang diperkosa beramai-ramai lantas diinjak-injak lalu dijadikan tersangka. Kenapa? Masalah kecelakaan, motor-lah yang jadi penyumbang kecelakaan terbesar. BBM subsidi, motor yang dilarang, sekarang masalah kemacetan, motor yang disalahkan,” paparnya.
Menurut Edo, bagaimana mungkin masyarakat akan beralih menggunakan transportasi umum kalau kondisinya membuat masyarakat tidak nyaman. Belum lagi berbagai masalah skandal yang belum lama ini terjadi didalam bus TransJakarta.
Masih menurut Edo, yang penting adalah masyarakat tetap bisa bekerja dengan menggunakan transportasi publik. Untuk itu, pemerintah harus membenahi transportasi publik yang ada saat ini.
